Loa Janan – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melaksanakan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah beberapa kali mengadakan rapat terkait efisiensi anggaran, yang juga dihadiri oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah.
Penyesuaian Anggaran dan Proyek Infrastruktur
Sunggono menjelaskan bahwa Pemkab Kukar telah melakukan penyesuaian anggaran, termasuk pada belanja infrastruktur yang dinilai belum menjadi prioritas utama. Beberapa proyek yang ditangguhkan antara lain:
🔸 Pelebaran Jalan Muso Bin Salim, Kelurahan Melayu, Tenggarong
🔸 Proyek pelebaran jalan kecil oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar yang bertujuan untuk memperindah tata ruang Kota Tenggarong
Namun, beberapa proyek strategis dan lanjutan tetap akan berjalan, seperti:
✅ Revitalisasi Pasar Tangga Arung
✅ Pembangunan Jembatan Sebulu
✅ Penyelesaian proyek Rumah Sakit
“Proyek besar yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap akan dilanjutkan agar segera fungsional pada tahun ini,” ujar Sunggono.
Efisiensi pada Berbagai Komponen Anggaran
Selain infrastruktur, beberapa komponen anggaran lainnya juga terdampak kebijakan efisiensi, antara lain:
✂ Pemotongan 60% anggaran perjalanan dinas biasa
✂ Pemotongan 50% perjalanan dinas dalam kota
✂ Efisiensi pengadaan peralatan gedung, pakaian dinas, serta kendaraan dinas
✂ Pengurangan anggaran bahan cetak, alat tulis kantor (ATK), dan honor narasumber kegiatan seminar
✂ Pembatasan anggaran konsumsi rapat dan kegiatan kursus
✂ Efisiensi sebesar 75% pada anggaran paket mapping
Belanja Pegawai Tetap Terjaga
Terkait anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sunggono menegaskan bahwa belanja pegawai di Kukar masih dalam batas yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yaitu di bawah 30% dari total APBD.
“Belanja pegawai di Kukar saat ini berada di kisaran 24-27 persen, dan dengan tambahan PPPK, angkanya naik menjadi 29 persen. Namun, tetap dalam batas aman, karena belanja pegawai yang sudah ditetapkan tidak boleh dikurangi atau dipotong,” jelasnya.
Dampak Efisiensi bagi Kecamatan Loa Janan
Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berdampak langsung pada Kecamatan Loa Janan, terutama dalam beberapa aspek pelayanan publik. Meskipun ada penyesuaian anggaran, pemerintah memastikan bahwa layanan dasar tetap berjalan dengan optimal.
1. Pelayanan Kesehatan
Layanan kesehatan di Puskesmas Loa Janan dan Puskesmas Loa Duri tetap beroperasi normal, termasuk pelayanan rawat jalan, imunisasi, serta layanan ibu dan anak. Namun, pengadaan alat kesehatan baru dan perbaikan fasilitas mungkin mengalami penjadwalan ulang untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
2. Administrasi Kependudukan
Pelayanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran, tetap berjalan di kantor kecamatan. Namun, pengurangan anggaran perjalanan dinas dan pengadaan ATK dapat menyebabkan sedikit keterlambatan dalam pemrosesan dokumen, terutama jika ada kebutuhan tambahan seperti cetak dokumen dalam jumlah besar.
3. Infrastruktur dan Pembangunan Desa
Sejumlah proyek perbaikan jalan lingkungan dan drainase di beberapa desa di Kecamatan Loa Janan mungkin mengalami penundaan jika tidak masuk dalam prioritas utama. Namun, proyek-proyek yang sudah dalam tahap pengerjaan akan tetap dilanjutkan sesuai perencanaan.
4. Bantuan Sosial dan Program Masyarakat
Efisiensi anggaran juga mempengaruhi beberapa program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan seperti pelatihan kerja, bantuan UMKM, dan program desa kreatif kemungkinan akan disesuaikan dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran.
5. Kegiatan Pemerintahan dan Musyawarah Desa
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan konsumsi rapat membuat beberapa pertemuan pemerintahan dan musyawarah desa lebih mengutamakan penggunaan teknologi digital. Rapat koordinasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung lebih sering digantikan dengan pertemuan virtual atau rapat terbatas untuk mengurangi biaya operasional.
Pemerintah Kecamatan Loa Janan Tetap Berkomitmen Melayani
Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kecamatan Loa Janan berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah akan memaksimalkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa program prioritas tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Masyarakat diimbau untuk beradaptasi dengan kebijakan ini serta memahami bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk kepentingan yang lebih mendesak.
"Kami terus berupaya agar pelayanan publik tetap optimal meskipun ada efisiensi anggaran. Masyarakat tidak perlu khawatir karena layanan utama tetap berjalan seperti biasa," ujar Camat Loa Janan.
